Dari Phnom Penh hingga Bangkok, narasi ekonomi di Asia Tenggara saat ini lebih didominasi oleh kondisi keuangan rumah tangga yang terjebak utang daripada cerita tentang ekspor, investasi, atau pertumbuhan industri. Banyak keluarga kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa mengandalkan utang untuk bertahan hidup.
Transformasi Inklusi Keuangan menjadi Tekanan Finansial
Menurut para analis, apa yang dulunya dipromosikan sebagai inklusi keuangan kini telah berbalik menjadi tekanan finansial yang berat. Bertahun-tahun menghadapi kondisi kredit yang mudah, disertai dengan pertumbuhan upah yang stagnan dan layanan publik yang tidak memadai, telah menempatkan jutaan rumah tangga dalam situasi yang sangat rentan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa utang rumah tangga bisa berkembang menjadi krisis keuangan yang lebih besar.
Kamboja: Pusat Krisis Utang
Kamboja menjadi salah satu negara yang paling terpengaruh oleh fenomena ini. Ledakan kredit yang terjadi di negara tersebut telah menyebabkan rasio utang swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meloncat dari 24,2 persen pada tahun 2010 menjadi 134,5 persen di tahun 2023, menjadikannya salah satu ekspansi utang yang paling tajam di kawasan Asia Tenggara.
Namun, situasi ini kini berhadapan dengan sektor properti yang mulai melemah, serta adanya gangguan di perbatasan dengan Thailand dan pembatasan perdagangan baru dari Amerika Serikat.
Statistik Utang yang Mengkhawatirkan
Data terbaru dari Biro Kredit Kamboja menunjukkan bahwa pada Desember 2025, rata-rata jumlah pinjaman pribadi yang belum dilunasi per peminjam mencapai sekitar 6.500 dolar AS. Sementara itu, upah minimum di sektor garmen hanya sekitar 208 dolar AS per bulan, menciptakan ketidakcocokan yang mencolok antara pendapatan dan kewajiban utang.
Utang di Negara-Negara Asia Tenggara Lainnya
Thailand juga menghadapi masalah serupa, dengan utang rumah tangga mencapai 86,8 persen dari PDB pada tahun 2025, menjadikannya salah satu negara dengan rasio utang tertinggi di Asia. Di sisi lain, Myanmar bergelut dengan utang rumah tangga yang kronis, dan Malaysia mencatat rasio utang terhadap PDB sebesar 84,3 persen pada pertengahan tahun 2025.
- Kamboja: Utang swasta terhadap PDB mencapai 134,5% (2023)
- Thailand: Utang rumah tangga 86,8% dari PDB (2025)
- Malaysia: Utang rumah tangga 84,3% dari PDB (2025)
- Myanmar: Utang rumah tangga kronis
- Rasio pinjaman perumahan dan mobil di Malaysia mencapai 75%
Komposisi utang di setiap negara pun bervariasi. Di Malaysia, sekitar tiga perempat dari total pinjaman rumah tangga berasal dari pinjaman perumahan dan mobil. Sementara itu, di Thailand, porsi yang lebih besar berasal dari pinjaman konsumsi pribadi. Meskipun utang rumah tangga tetap tinggi, data dari Bank Negara Malaysia menunjukkan bahwa rasio penurunan nilai tetap rendah, yaitu 1,1 persen pada pertengahan tahun 2025, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam masih mampu memenuhi kewajiban cicilan mereka.
Meminjam untuk Bertahan Hidup
Antonios Roumpakis, seorang profesor madya di Universitas Metropolitan Hong Kong, menjelaskan bahwa rumah tangga di seluruh Asia Tenggara kini lebih cenderung menggunakan kredit bukan untuk tujuan investasi atau membangun kekayaan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah biaya hidup yang terus meningkat.
Persentase Utang yang Mengkhawatirkan di Thailand
Di Thailand, sekitar 64 persen dari rekening pinjaman yang dikategorikan sebagai bermasalah adalah kartu kredit dan pinjaman pribadi. Para debitur di negara ini bahkan menghabiskan lebih dari setengah pendapatan bulanan mereka hanya untuk membayar utang.
Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ancaman tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat hingga konflik internasional seperti perang antara AS dan Iran, semakin memperburuk situasi. Roumpakis mencatat bahwa model pertumbuhan ekonomi di Kamboja dan Myanmar sangat terpengaruh oleh ketegangan regional dan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh AS.
Akar Masalah Utang di Asia Tenggara
Lebih dalam lagi, masalah utang rumah tangga di Asia Tenggara tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal. Roumpakis menyoroti bahwa ada faktor-faktor internal yang juga berkontribusi terhadap krisis ini, seperti kelebihan pasokan kredit, keputusan peminjam yang buruk, dan regulasi keuangan yang lemah. Semua ini berpotensi memperburuk situasi keuangan rumah tangga di kawasan ini.
Dengan kondisi yang semakin menekan, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani masalah utang ini. Pendekatan yang lebih bijaksana dan inklusif diperlukan untuk mencegah krisis keuangan yang lebih besar di masa depan. Semoga dengan adanya kesadaran dan upaya bersama, rumah tangga di Asia Tenggara dapat kembali ke jalur yang lebih stabil dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Kemenpar Tekankan Pentingnya Sertifikasi bagi Industri Pariwisata
➡️ Baca Juga: Gubernur Mirza Mengajak Masyarakat Lampung Selatan Jaga Persatuan dan Kerukunan di Safari Ramadhan
