Berita kas negara Kejari Ciamis korupsi uang pengganti

Kejari Ciamis Salurkan Rp607 Juta Uang Pengganti Korupsi ke Kas Negara secara Resmi

bila salsabilaMaret 16, 2026

3 3 minutes read

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Ciamis melakukan penyaluran dana pengganti akibat tindak pidana korupsi dengan jumlah total sebesar Rp607.424.000 ke kas negara. Penyetoran resmi ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Maret 2026, di kantor Kejaksaan Negeri Ciamis, sebagai langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah tersebut.

Detail Penyaluran Uang Pengganti Korupsi

Uang yang disetorkan kepada kas negara ini merupakan titipan dari empat terpidana yang terlibat dalam tiga perkara korupsi yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap atau inkracht. Ketiga putusan ini diambil oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung, yang menunjukkan keseriusan lembaga hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri

Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Nova Fuspitasari, SH, MH, mengungkapkan bahwa dana yang disetorkan mencakup uang pengganti serta denda yang telah dititipkan oleh para terpidana, keluarganya, serta penasihat hukum mereka. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab para terpidana untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi yang mereka lakukan.

“Uang ini telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Ciamis dan selanjutnya kami setorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelas Nova Fuspitasari saat penyerahan dana pada 16 Maret 2026.

Rincian Penyetoran Berdasarkan Perkara

Uang yang disetorkan berasal dari tiga perkara yang berbeda, yang masing-masing melibatkan terpidana dengan hukuman dan jumlah uang pengganti yang bervariasi.

Perkara Pertama: Jefri Prayitno

Perkara pertama melibatkan terpidana Jefri Prayitno bin Sutrisno, Direktur CV Amira Hasna Kreasi. Berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang dikeluarkan pada 24 Februari 2026, Jefri dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp50 juta, dan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp2.365.613.048, yang dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan jika tidak dibayar.

Penasihat hukum Jefri telah menyetorkan uang secara bertahap. Pada tanggal 17 Desember 2025, sebesar Rp150 juta diserahkan, dilanjutkan dengan Rp100 juta pada 18 Desember 2025, dan Rp100 juta lagi pada 29 Desember 2025. Sehingga total titipan dari Jefri mencapai Rp350 juta.

Perkara Kedua: Samin dan Iwan Setiawan

Perkara kedua melibatkan Samin, ST bin Tarmidi (alm) dan Iwan Setiawan bin E. Rusmana, yang berperan sebagai konsultan pengawas di CV Arba. Berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang juga dikeluarkan pada 24 Februari 2026, keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp85.885.000.

Keluarga dari kedua terpidana tersebut telah menyerahkan uang total sebesar Rp98.790.000. Mengingat jumlah uang pengganti yang harus dibayar adalah Rp85.885.000, maka sisa kelebihan sebesar Rp12.905.000 akan dipertimbangkan sebagai pengurang pidana denda.

Perkara Ketiga: Yosep Saepudin

Perkara ketiga melibatkan Yosep Saepudin bin Mahridin, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukaresik. Berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang dijatuhkan pada 26 Februari 2026, Yosep dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, denda Rp50 juta subsider 50 hari, dan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp706.126.500, yang juga dapat diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun jika tidak dibayar.

Implikasi Penyaluran Uang Pengganti Korupsi

Penyetoran uang pengganti korupsi ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam proses pemulihan kerugian negara, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Pemulihan aset yang diperoleh dari korupsi merupakan salah satu fokus utama dalam upaya menjaga keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum.
Memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.
Memastikan penggunaan dana negara yang lebih transparan dan akuntabel.

Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan memiliki peran krusial dalam penanganan kasus-kasus korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemulihan aset. Kejaksaan Negeri Ciamis, melalui langkah-langkah konkret seperti penyaluran uang pengganti ini, berupaya menunjukkan bahwa tindakan korupsi akan berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Dengan adanya penyaluran uang pengganti ini, diharapkan akan tercipta kesadaran di kalangan masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi. Ini menjadi momen penting bagi penegak hukum untuk memperlihatkan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di Indonesia.

Strategi Kejaksaan dalam Menangani Kasus Korupsi

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus korupsi, Kejaksaan Negeri Ciamis telah menerapkan beberapa strategi, antara lain:

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses penanganan kasus.
Kerjasama dengan lembaga lain, seperti KPK dan Polri, untuk memperkuat sinergi.
Penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi.
Transparansi dalam setiap proses penanganan kasus untuk menjaga akuntabilitas.

Dengan strategi-strategi ini, diharapkan Kejaksaan Negeri Ciamis dapat lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Kesimpulan

Penyetoran uang pengganti korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ciamis sebesar Rp607 juta merupakan langkah signifikan dalam upaya pemulihan kerugian negara dan penegakan hukum yang tegas. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penasihat hukum dan keluarga terpidana, proses ini menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi secara berkelanjutan.

Ke depannya, diharapkan tindakan tegas seperti ini dapat mengurangi tindak pidana korupsi dan mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan peduli terhadap isu korupsi yang merugikan banyak pihak. Kejaksaan Negeri Ciamis, melalui langkah-langkah yang diambil, telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil peran aktif dalam menjaga integritas dan keadilan di Indonesia.