Ketegangan yang melanda Selat Hormuz kembali mencuat ke permukaan, terutama setelah rancangan resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks ini, sikap China di Dewan Keamanan PBB menjadi sorotan utama, karena negara ini mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap langkah-langkah yang dianggap mendukung agresi militer. Pada momen kritis ini, penting untuk memahami posisi China dan implikasinya bagi stabilitas regional serta hubungan internasional yang lebih luas.
Sikap China Terhadap Resolusi PBB di Selat Hormuz
Pemerintah China dengan tegas mengkritik rancangan resolusi yang diusulkan, yang dianggapnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan internasional yang adil. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan bahwa penggunaan mekanisme internasional seharusnya tidak dijadikan alat untuk membenarkan tindakan agresif dari negara-negara tertentu, khususnya Amerika Serikat dan Israel.
Mao Ning mengingatkan dalam konferensi pers bahwa setiap langkah yang diambil di bawah naungan PBB perlu diarahkan pada upaya deeskalasi dan dialog, bukan justru memperburuk situasi yang telah tegang di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, China menyerukan agar semua pihak fokus pada upaya damai untuk menyelesaikan konflik yang ada.
Pernyataan Resmi dari China
Dalam pernyataannya, Mao Ning menegaskan, “China yakin bahwa setiap tindakan Dewan Keamanan PBB harus mendukung upaya mengurangi ketegangan, menghentikan konflik, dan melanjutkan dialog. Tindakan yang diambil tidak seharusnya memperkuat operasi militer ilegal yang justru dapat menambah kerumitan situasi.” Pendekatan ini mencerminkan komitmen China untuk menciptakan stabilitas di kawasan yang rentan terhadap konflik.
Perdebatan Internasional di Dewan Keamanan PBB
China, bersama Rusia dan Prancis, diketahui menolak resolusi yang mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengenai cara terbaik untuk menangani situasi yang memanas ini.
Resolusi tersebut, yang diusulkan oleh Bahrain, memberikan mandat kepada negara-negara anggota untuk menggunakan “semua cara pertahanan yang diperlukan” dalam menghadapi ancaman di Selat Hormuz. Pernyataan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan beberapa negara, termasuk China, yang khawatir bahwa tindakan tersebut dapat memicu ketegangan lebih lanjut.
Rincian Resolusi yang Diajukan
Usulan Bahrain, yang didukung oleh negara-negara Teluk, telah melalui beberapa revisi setelah perdebatan yang panjang. Poin-poin utama dari resolusi tersebut mencakup:
- Pengamanan jalur transit di Selat Hormuz.
- Pencegahan upaya penutupan atau gangguan navigasi internasional.
- Permintaan kepada Iran untuk menghentikan serangan terhadap kapal dagang.
- Menetapkan bahwa tindakan Iran merupakan pelanggaran hukum internasional.
- Menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menangani ancaman di kawasan.
Proses Pemungutan Suara dan Tantangan yang Dihadapi
Sejauh ini, pemungutan suara resmi untuk resolusi tersebut dijadwalkan berlangsung, namun belum dilaksanakan. Ketidakpastian mengenai dukungan dari Rusia, China, dan Prancis yang memiliki hak veto, menambah kompleksitas situasi. Dalam hal ini, para pendukung resolusi harus mempertimbangkan dengan cermat strategi untuk memperoleh dukungan yang dibutuhkan.
Mao Ning menekankan prioritas utama saat ini adalah mendorong pembicaraan perdamaian untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Sikap ini menunjukkan komitmen China untuk berperan aktif dalam mengatasi ketegangan yang ada, serta mendukung upaya diplomatik yang lebih luas.
Peran Aktif China dalam Mewujudkan Perdamaian
China, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi secara konstruktif dalam upaya mewujudkan gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut. Mao Ning menegaskan bahwa China akan terus berupaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.
Analisis Terhadap Perbedaan Pandangan di Dewan Keamanan PBB
Perbedaan pandangan di antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak hanya menciptakan tantangan dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas. Dalam konteks ini, posisi China menjadi semakin penting, terutama mengingat keterlibatan negara lain dalam konflik yang berkepanjangan di kawasan.
Pemberitaan media mengungkapkan bahwa ketidakpahaman ini juga terlihat di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan, menandakan adanya friksi yang lebih dalam dalam diplomasi internasional. Sebagai contoh, pada 11 Maret 2026, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi yang menuntut Iran untuk segera menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk, namun menyoroti fakta bahwa Rusia dan China memilih untuk abstain dalam pemungutan suara tersebut.
Implikasi Resolusi yang Diadopsi
Resolusi yang diadopsi tersebut secara eksplisit mengecam serangan Iran terhadap negara-negara seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Namun, menarik untuk dicatat bahwa resolusi ini tidak mengindikasikan agresi dari AS dan Israel, serta tidak menyerukan kedua negara tersebut untuk menghentikan tindakan mereka terhadap Iran. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam pendekatan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB dan menjadi sorotan bagi banyak pengamat internasional.
Dengan demikian, sikap China di Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi Selat Hormuz dan konflik Iran tidak hanya mencerminkan pandangan politiknya, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung penyelesaian damai dan stabilitas kawasan. Sikap ini penting untuk dipahami dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks dan dinamis.
➡️ Baca Juga: MotoGP 2026: Marc Marquez Tegaskan Peningkatan Diri Lebih Penting daripada Perbaikan Motor
➡️ Baca Juga: Kenaikan Harga Minyak Mentah Indonesia Februari 2026: Dampak Ketegangan Geopolitik dan Penurunan Produksi Global
