Audit Nasional Gizi: Temukan Pelanggaran Juknis Pelayanan Gizi di Solo Raya, Prioritaskan Evaluasi dan Pembinaan

bila salsabilaMaret 9, 2026

2 2 minutes read

Baru-baru ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merilis laporan audit yang cukup mengkhawatirkan mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya. Laporan tersebut menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap petunjuk teknis (juknis) yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi di tingkat lokal. Data yang diperoleh dan dipantau menunjukkan bahwa 78 SPPG tidak mengikuti operasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam juknis. Situasi ini menimbulkan kecemasan serius di BGN, mengingat pentingnya kepatuhan terhadap juknis untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program pemenuhan gizi.

Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN, menekankan bahwa temuan ini menjadi prioritas utama lembaga tersebut. BGN berjanji untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan program pemenuhan gizi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, guna mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di wilayah Solo Raya. “Temuan ini adalah bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami. Kepatuhan terhadap juknis adalah faktor penting untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif dan akuntabel. Kami akan melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi ini,” ungkap Nanik.

Pelanggaran yang Ditemukan dalam Audit Nasional Gizi

Data yang diperoleh oleh BGN mencakup berbagai aspek operasional SPPG, dan hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dalam beberapa area kritis. Berikut adalah beberapa temuan utama:

Pembangunan SPPG Tidak Sesuai Juknis

Beberapa SPPG teridentifikasi dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diatur dalam juknis. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas fasilitas dan efisiensi operasional SPPG secara keseluruhan. Misalnya, tata letak dapur yang tidak sesuai standar dapat menghambat alur kerja dan meningkatkan risiko kontaminasi makanan.

Tidak Tersedianya Ruang Khusus untuk KaSPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan

Juknis secara eksplisit mengatur kewajiban penyediaan ruang khusus bagi KaSPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Namun, dalam praktiknya, banyak SPPG yang tidak memenuhi ketentuan ini. Ketidaktersediaan ruang kerja yang memadai dapat menghambat koordinasi, pengawasan, dan pelaporan, serta mengurangi efektivitas kinerja para petugas kunci tersebut. Ruang kerja yang representatif juga penting untuk menjaga moral dan profesionalisme petugas.

Dominannya Peran Mitra dalam Pengelolaan Operasional Dapur

Temuan yang cukup mengkhawatirkan adalah dominannya peran mitra dalam pengelolaan operasional dapur SPPG. Meskipun kemitraan diperbolehkan dalam program pemenuhan gizi, juknis menegaskan bahwa peran mitra harus tetap berada dalam koridor yang jelas dan tidak boleh mengambil alih fungsi dan tanggung jawab struktur resmi SPPG. Ketergantungan yang berlebihan pada mitra dapat mengancam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana dan sumber daya program.

Audit nasional gizi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa program pemenuhan gizi berjalan dengan efektif dan akuntabel. Hasil audit ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, demi mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan status gizi masyarakat.